Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah segera mereposisi program kredit usaha rakyat (KUR) dengan melepaskan penyaluran kredit usaha mikro dari sistem perbankan. Sandiaga S.Uno, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM, mengatakan dengan pemisahan tersebut, pemberdayaan usaha sektor mikro baru bisa berjalan secara maksimal.

“Selanjutnya KUR hanya diperuntukkan bagi pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) yang sudah bankable dan feasible,” kata Sandiaga pada pemaparan Road Map Kadin untuk Pemberdayaan UMKM di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat pekan lalu.
Sandiaga berpendapat pemberdayaan usaha mikro sangat tidak tepat jika dilakukan dengan mekanisme perbankan. Ini terbukti dengan mencuatnya permasalahan baru ketika program KUR memasuki perjalanan tahun kedua.

Permasalahan itu mencakup pemberlakukan sistem Bank Indonesia (BI) Checking bagi usaha mikro. Padahal, usaha mikro hanya mengajukan kredit Rp5 juta. Selain itu, jaminan dari calon debitur juga harus diserahkan kepada bank penyalur KUR.

Sistem ini, dinilainya ikut memberi kontribusi terhadap terjadinya perlambatan penyaluran KUR pada semester pertama 2009. Dana KUR yang terdistribusi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sekitar Rp1,9 triliun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari sekitar 51 juta UMKM Indonesia, sekitar 98,9% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, dan hanya 500.000 unit lainnya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah, dan sisanya adalah pelaku usaha besar.

Dirikan lembaga Apex

Oleh karena itu, Kadin dalam road map-nya bagi pemberdayaan sektor UMKM pada 2010-2014, akan mendirikan lembaga Apex, yakni semacam bank sentral untuk melayani lembaga keuangan mikro (LKM).

Fungsinya adalah mengayomi LKM yang menyalurkan dana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Lembaga itu bisa mengayomi LKM yang berstatus baitul maal wattamwil (BMT), dan koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rencana realisasi road map tersebut, pada tahun pertama Kadin akan membuka 10 kantor pelayanan di Indonesia. Modalnya akan digalang dari beberapa anggota Kadin dengan target pertama senilai Rp15 miliar.

“Dalam operasional lembaga Apex, fungsi dan peranan pemerintah harus dipisahkan, karena konsentrasi lembaga itu benar-benar untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro,” ujar Sandiaga.

Dengan memanfaatkan seluruh potensi LKM, Sandiaga optimistis lembaga Apex akan berfungsi maksimal sebagaimana target dari rencana pendirian tersebut.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menyambut baik rencana yang digagas Kadin Indonesia melalui road map-nya. Apalagi dalam agenda itu akan memisahkan sistem pembiayaan usaha mikro dengan UKM.
(Galeriukm)

Sumber :Kadin

Related posts:

1. Pendekatan Klaster Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah
2. Pengusaha Mikro Perlu Pembiayaan
3. KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
4. Modal Usaha Kredit Mikro Mandiri
5. Kredit Usaha Rakyat Tetap Menjadi Prioritas